Wednesday, 27-11-2013 Harapan Komite Nasional Pemuda Pancasila – Anti Korupsi Provinsi Papua

 Oleh: Detius Yoman *)

SEPATUTNYALAH, KONPAK menguatkan semua elemen yang cinta  Daerah  untuk menyatukan visi melawan korupsi. Tak dapat di­pung­kiri, gerakan-gerakan anti korupsi yang tumbuh,berkembang, dan berlangsung hingga saat ini mengesankan masih berjalan sendiri-sendiri. tentu, kelembekan institusi-institusi hukum yang seperti punya pandangan dan kepentingan masing-masing dalam menyikapi proses sebuah kasus korupsi.

Komite Nasional Pemuda Pancasila –Anti Korupsi Provinsi Papua  (KONPAK )mendukung hukuman mati bagi para  koruptor papua. Sikap tersebut, secara spiritual memperkuat berbagai ide untuk memaksimalkan  efek jera dalam pemidanaan penjahat korupsi di papua. Sudah banyak gagasan “pengepungan” budaya korupsi untuk membangun  atmosfer “pepe­rangan” yang kuat. Antara lain, yang paling nyaring adalah memiskinan para pelaku kejahatan korupsi , di samping kerja sosial, larangan menshalati  jenazahnya, pemenjaraan di “kebun koruptor”, dll.

Kelemahan membangun penjeraan berakar dari belum mepersatu­kannya sikap dalam perang melawan korupsi. Mari kawan-kawan kita Simak  bagaimana tarik-menarik antara  Polda Papua dengan Kejati Papua dalam menangani  sejumlah kasus  korupsi yang melibatkan petinggi  Polda Papua LAORA SITORUS  , DPRP dana bansos,42 DPR Papua barat ,Rasin Kabupaten Jayawijaya dan Bupati Lanny Jaya  bersumber dari dana hibah tahun anggaran 2013  sebesar 16,764,400,000.00   belum selesai , DPR Provinsi Papua dan DPRD kabupaten /kota  yang idealnya menyuarakan hati rakyat juga melempem. Kalau mind set-nya terus seperti sekarang, yang lebih dibutuhkan adalah mobilisasi sikap rakyat untuk “mengepung” semua sisi penegakan hukum.

Wajar apabila kita makin skeptik ketika berbagai lembaga yang seha­rusnya tepercaya untuk menumpas extraordinary crime itu bergerak tidak jelas. Realitasnya, suara-suara publik yang terepresentasikan melalui media masa yang sejauh ini mencoba mendeterminasi upaya penegakan hukum. Di sisi lain, kembudayaan sikap anti korupsi yang dibangun oleh elemen-elemen kritis rakyat mesti mendapat dukungan se­cara kelembagaan, misalnya le­wat rekomendasi yang setegas.

Visi KONPAK- PAPUA.tentu didasarkan pada kenyataan, kasus-kasus korupsi terus muncul di papua . Vonis-vonis yang cenderung mengabaikan rasa keadilan rakyat justru menciptakan kondisi ketidaktakutan di lingkaran koruptor. Mereka cenderung akan berpikir, “Jalani saja hukumannya, toh harta kita tidak dirampas, masih cukup untuk hidup tujuh turunan…” Terke­san terjadi “pemanjaan” dalam proses hukum, sehingga menepikan semangat pemiskinan yang bisa membuat para calon koruptor takut.

Hukuman maksimal akan me­nguatkan visi tentang kejahatan luar biasa lainnya, yakni narkotika dan terorisme. Ketiga jenis kriminalitas dahsyat itu mengancam bukan hanya perseorangan dan lembaga, tetapi juga masa depan papua secara bergenerasi . Sikap KONPAK- PAPUA.merupakan bagian dari kampanye determinatif ketika rakyat makin tidak percaya pada keseriusan lembaga-lembaga hu­kum reguler. Mari kita mendukung KONPAK- PAPUA sebagai Media  Rakyat Anti   Melawan Korupsi.

Berikut Wawancara Wanita Politisi yang tangguh ,kuat dan berani asal pegunungan tengah ERE WAKUR Selaku Sekretaris Pogja Perempuan Lembaga MRP Papua  Mengangkat Bicara “ Perempuan Papua Jadi Agen Anti Korupsi “

ERE WAKUR’ mengatakan bahwa Perempuan papua   bisa menjadi filter tindakan korupsi di lingkungan keluarga. Dengan kewenangan yang dimiliki sebagai penguasa rumah tangga , perempuan dapat meneliti dari mana saja sumber keuangan keluarga dan mencegah “uang panas” masuk dapur.
Lebih dari itu, perempuan punya peran lebih besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan semakin terbukanya akses bagi perempuan untuk lebih terlibat dalam kerja-kerja di ranah publik, perempuan mempunyai kesempatan menjadi agen kampanye pemberantasan korupsi , semangat anti korupsi di komunitasnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah perubahan pola berpikir. Perempuan harus paham haknya, ujarnya Ere Wakur , saat ditemui di di ruang kerjanya kantor MPR , jayapura, jumat  (30/10/2013).

Perempuan Sebagai Filter Korupsi Di Keluarga, Cukup Efektif dan  Perlu Tindakan Yang Lebih Progresif
Dari perspektif perempuan di ranah domestik, peran perempuan sebagai filter itu memang bisa dilakukan. Tapi kalau kita melihat dari perspektif gender dan gerakan anti korupsi, peran perempuan bukan hanya sebatas pencegahan tindakan korupsi di level mikro keluarganya, akan tetapi juga bisa berperan di komunitas dan lingkup kerjanya.

Perempuan digambarkan punya tiga ruang; domestik, produksi dan komunitas. Di setiap ruang itu perempuan bisa berperan. Di lingkungan kerja, perempuan bisa menjadi agen untuk pencegahan sekaligus suporter bagi gerakan antikorupsi. Misalnya, perempuan bisa mulai dengan mengkampanyekan gagasan transparansi. Slip gaji, harus dipertanyakan apa saja itemnya, apa aja potongannya. Biasanya kan kita tidak terlalu detail, tidak memeriksa bon-bon apa saja, langsung diterima begitu saja via transfer rekening di bank. Nah, kita harus mulai periksa sekarang, apakah potongannya layak, agar jelas transparansi dan akuntabilitasnya. Perempuan bisa berpartisipasi bukan hanya di lingkup keluarga mengurusi gaji suaminya, tapi juga di lingkungan kerja dan komunitasnya, berperan aktif. (Bersambung)

*) Penulis adalah Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi Kolupsi & Nepotisme Prov.Papua 

Thursday, 28-11-2013