Rabu, 06 Agustus 2014 , 22:48:00
JAYAPURA-Ketua Asosiasi Bupati Pegunugan Tengah Papua yang juga Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo mengatakan dengan tegas bahwa kelompok bersenjata yang ada di Lanny Jaya pimpinan Enden Wenimbo melakukan aksinya gara-gara ketidakadilan pembangunan. Terutama mereka adalah korban sakit hati karena ketidakadilan pembagian dana sebesar Rp 2 Miliar setelah terbentuknya Kabupaten Lanny Jaya.
Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Mapolda Papua dengan Kapolda dan Pangdam, serta dengan seluruh jajaran tokoh agama guna membahas penembakan yang terus terjadi di Lanny Jaya, Selasa (5/8). Dirinya menghimbau agar seluruh pihak untuk konsisten menyelesaikan persoalan di Lanny Jaya dan menaruh perhatian besar terhadap kasus kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi.
Terkait keberadaan Enden Wanimbo yang menjadi tokoh penembakan di Lanny Jaya baru-baru ini, Wempi menyatakan bahwa Enden pada awalnya adalah seorang tim sukses pada awal pembentukan Kabupaten Lanny Jaya. Lalu Enden merasa ada ketidakadilan yang terjadi pada pembagian dana yang diberikan oleh Pemkab Lanny Jaya kepada tim sukses tersebut sehingga dia keluar dan menjadi sosok seperti sekarang ini.
“Barangkali mereka melakuakn ini akibat ketidakadilan pembangunan. Saya mendapatkan informasi kenapa beliau sampai keluar dan menjadi seperti ini adalah karena ketidakadilan pengaturan Rp 2 miliar yang diserahkan oleh Pemkab Lanny Jaya kepada tim suksesnya, apalagi ketika Kleus Kogoya meninggal dia sudah tidak dilibatkan sehingga merasa tidak dihargai,”ungkap Wempi kepada wartawan.
Terkait pertemuan dengan Kapolda dan Pangdam tersebut, Wempi juga berharap banyak terhadap solusi pemberian mandat kepada Tokoh Agama guna bertemu dengan kelompok Enden itu. Ke depannya, ketika mandat tersebut berhasil dilaksanakan, pemerintah harus merumuskan kebijakan yang baik untuk membangun masyarakat di Wilayah Pegunungan Tengah di Papua karena ada 12 kabupaten yang masuk dalam Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah.
Wetipo meyakini bahwa masalah di Lanny Jaya dapat diselesaikan sebagaimana masalah yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Sebab menurut Wempi, tidak ada ajaran agama yang menghendaki untuk membunuh manusia sehingga harus dilakukan upaya pendekatan kepada kelompok Enden. “Dalam proses penyelesian ini, saya meminta agar Enden Wanimbo menyisihkan masalah masa lalu. Saya harapkan Bupati dan DPRD membicarakan ini bersama-sama. Enden sudahlah, ajaran Tuhan dimanapun tidak memperintahkan untuk membunuh orang. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi sekarang ini bagaimana kita melakukan pendekatan dengan mereka,”tegasnya.
Mengenai adanya informasi pembiaran baik oleh aparat maupun oleh pejabat daerah, Wempi menyangkalnya. Karena awal dari kejadian tersebut dalah kekecewaan, sehingga perlu ada upaya rekonsiliasi secara menyeluruh. “Pangdam tadi menyatakan bahwa beliau belum mau bertindak lebih jauh itu saya kira pernyataan yang bijak. Jadi kita pemerintah daerah jangan terjebak dalam masalah lalu membenci kelompok ini, kemudian kita hidup tidak nyaman,” ujarnya.
Untuk proses hukum sendiri, Wempi menyebutkan bahwa itu adalah hak dari aparat keamanan dan dirinya sebagai pihak pemerintah sudah seharusnya memfasilitasi semua perbedaan yang ada. “Satu minggu ini dikasih kesempatan kepada tokoh agama untuk melakukan komunikasi dengan kelompok itu, dan kita menerima laporannya. Jadi kira-kira bagaimana keinginan mereka dan kita akan tindak lanjuti seperti apa,” pungkasnya.(rib/fud)
Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Mapolda Papua dengan Kapolda dan Pangdam, serta dengan seluruh jajaran tokoh agama guna membahas penembakan yang terus terjadi di Lanny Jaya, Selasa (5/8). Dirinya menghimbau agar seluruh pihak untuk konsisten menyelesaikan persoalan di Lanny Jaya dan menaruh perhatian besar terhadap kasus kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi.
Terkait keberadaan Enden Wanimbo yang menjadi tokoh penembakan di Lanny Jaya baru-baru ini, Wempi menyatakan bahwa Enden pada awalnya adalah seorang tim sukses pada awal pembentukan Kabupaten Lanny Jaya. Lalu Enden merasa ada ketidakadilan yang terjadi pada pembagian dana yang diberikan oleh Pemkab Lanny Jaya kepada tim sukses tersebut sehingga dia keluar dan menjadi sosok seperti sekarang ini.
“Barangkali mereka melakuakn ini akibat ketidakadilan pembangunan. Saya mendapatkan informasi kenapa beliau sampai keluar dan menjadi seperti ini adalah karena ketidakadilan pengaturan Rp 2 miliar yang diserahkan oleh Pemkab Lanny Jaya kepada tim suksesnya, apalagi ketika Kleus Kogoya meninggal dia sudah tidak dilibatkan sehingga merasa tidak dihargai,”ungkap Wempi kepada wartawan.
Terkait pertemuan dengan Kapolda dan Pangdam tersebut, Wempi juga berharap banyak terhadap solusi pemberian mandat kepada Tokoh Agama guna bertemu dengan kelompok Enden itu. Ke depannya, ketika mandat tersebut berhasil dilaksanakan, pemerintah harus merumuskan kebijakan yang baik untuk membangun masyarakat di Wilayah Pegunungan Tengah di Papua karena ada 12 kabupaten yang masuk dalam Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah.
Wetipo meyakini bahwa masalah di Lanny Jaya dapat diselesaikan sebagaimana masalah yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Sebab menurut Wempi, tidak ada ajaran agama yang menghendaki untuk membunuh manusia sehingga harus dilakukan upaya pendekatan kepada kelompok Enden. “Dalam proses penyelesian ini, saya meminta agar Enden Wanimbo menyisihkan masalah masa lalu. Saya harapkan Bupati dan DPRD membicarakan ini bersama-sama. Enden sudahlah, ajaran Tuhan dimanapun tidak memperintahkan untuk membunuh orang. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi sekarang ini bagaimana kita melakukan pendekatan dengan mereka,”tegasnya.
Mengenai adanya informasi pembiaran baik oleh aparat maupun oleh pejabat daerah, Wempi menyangkalnya. Karena awal dari kejadian tersebut dalah kekecewaan, sehingga perlu ada upaya rekonsiliasi secara menyeluruh. “Pangdam tadi menyatakan bahwa beliau belum mau bertindak lebih jauh itu saya kira pernyataan yang bijak. Jadi kita pemerintah daerah jangan terjebak dalam masalah lalu membenci kelompok ini, kemudian kita hidup tidak nyaman,” ujarnya.
Untuk proses hukum sendiri, Wempi menyebutkan bahwa itu adalah hak dari aparat keamanan dan dirinya sebagai pihak pemerintah sudah seharusnya memfasilitasi semua perbedaan yang ada. “Satu minggu ini dikasih kesempatan kepada tokoh agama untuk melakukan komunikasi dengan kelompok itu, dan kita menerima laporannya. Jadi kira-kira bagaimana keinginan mereka dan kita akan tindak lanjuti seperti apa,” pungkasnya.(rib/fud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar