Dua Kepala Daerah Bakal Diperiksa KPK

Selasa, 26 Agustus 2014 , 00:32:00 Dua Kepala Daerah Bakal Diperiksa KPK JAYAPURA – Papua Corruption Wacth (PCW) meyakini bahwa dalam dua bulan ke depan akan ada dua kepala daerah yang akan berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di Papua dan Papua Barat.  Namun sayangnya, PCW masih enggan menyebut dua kepala daerah mana yang akan diperiksa KPK tersebut dengan alasan untuk meminimalisir bentuk pembelaan diri yang buntutnya akan mengaburkan proses penyidikan.   “Kami meyakini seperti itu, dalam dua bulan terakhir akan ada dua kepala daerah, satu di Papua dan satu lagi dari Papua Barat  yang akan diperiksa KPK terkait dugaan korupsi,” kata Direktur Eksekutif PCW, M.Rifai Darus melaui   ponselnya sore kemarin.  Pihaknya mengaku prihatin karena dalam dua tahun terakhir banyak kepala daerah maupun pejabat tinggi di Papua dan Papua Barat yang bertatus tersangka bahkan sudah ada yang dijebloskan ke tahanan. Namun  dalam upaya penegakan hukum siapapun harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat tanpa pandang bulu.   “Lihat saja sudah berapa kepala daerah yang masuk bui dan ke depan kami yakinkan ada dua lagi yang diperiksa KPK,” sambung Rifai.  PCW juga menyebut bahwa  dalam waktu dekat pihaknya akan merilis temuan di sejumlah daerah untuk memastikan bahwa  PCW masih berada dalam jalur pengungkapan kasus-kasus korupsi.   Sumber Cenderawasih Pos menyebutkan bahwa paling tidak ada  11 Kabupaten di Papua dan Papua Barat yang tengah menjadi sorotan PCW. Sumber tersebut menyebut kabupaten yang diduga memiliki masalah korupsi adalah Kabupaten Mappi  dengan dugaan penyelewengan dana Bantuan Sosial sebesar Rp 24 miliar, Kabupaten Merauke  yang nonimalnya lebih dari Rp 100 miliar dari dua mata anggaran, Kabupaten Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Paniai, Biak, Sarmi, Sorong, Tambrauw, Maybrat dan Sorong Selatan.  Ini juga dibenarkan Rifai Darus yang menyatakan  bahwa khusus dugaan korupsi Kabupaten Mappi telah dilaporkan ke Polres dan telah dilakukan penyidikan. Pihaknya berharap ada progres positif terkait dugaan kasus tersebut.  “Kita tunggu saja apa hasil penyidikan di Polres Mappi, yang jelas sudah  lama kami laporkan,” jelas Rifai Darus.  Sementara Hasbi Suaib yang ditunjuk sebagai Koordinator Papua bagian hubungan antar lembaga menyampaikan  bahwa pantauannya di Jakarta banyak pihak yang datang mengatasnamakan rakyat namun sesungguhnya ada banyak kepentingan yang dibawa dan dari kepentingan tersebut dianggap rentan terjadi tindak pidana korupsi. “Dalam waktu dekat kami juga akan merilis daerah mana saja yang  tersangkut kasus ini dan ini seharusnya membuat kita semua malu,” sindirnya. (ade/fud)